DPR Dorong Pemerintah Tambah Insentif Biodiesel B35 kepada Pertamina
Komisi VII DPR mendorong pemerintah untuk memberikan insentif tambahan sebesar Rp 110 per liter kepada PT Pertamina sebagai badan usaha pelaksana mandatori biodiesel B35.
Tambahan stimulus itu dinilai perlu untuk meningkatkan kinerja pengolahan B35. Alasannya, fasilitas pengolahan biodiesel milik Pertamina masih tertahan untuk kualitas campuran B30.
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, mengatakan bahwa pemberian insentif itu bisa dalam bentuk kompensasi yang diberikan pada waktu tertentu, seperti yang pernah diterapkan pada distribusi BBM Pertamax.
Eddy menambahkan, campuran biodiesel dari fatty acid methyl ester atau FAME minyak kelapa sawit 35% ke dalam komposisi BBM solar merupakan praktik campuran BBM yang kurang populer dan langka. Menurutnya, mayoritas negara di dunia masih menggunakan campuran 30% atau B30.
"Pertamina memang diberikan tugas itu dan kami sudah bisa hitung, beban tambahan biaya untuk Pertamina rasanya itu diperlukan. Tanggapan awal kami, tambahan insentif memang diperlukan," kata Eddy saat ditemui di Gedung Nusantara I DPR pada Kamis (16/3).
Program yang sudah berjalan sejak Februari 2023 itu berimplikasi pada peningkatan FAME sebesar 1,4 juta kiloliter (kl) yang harus diolah oleh Pertamina sebagai bahan campuran B35 hingga akhir tahun.
Peningkatan kapasitas itu berimplikasi pada kebutuhan Pertamina yang memerlukan tambahan infrastruktur berupa perluasan tempat penyimpanan dan pelebaran pipa.
"Kalau tidak dibantu pendanaannya dari pihak lain, maka itu akan menjadi beban Pertamina sepenuhnya. Apalagi Pertamina juga punya target untuk menghasilkan keuntungan bagi negara," ujar Eddy.
